TANGGUNG JAWAB HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBUATAN AKTA TANAH GIRIK

Tanah girik sebagai bentuk kepemilikan tanah yang belum terdaftar secara resmi masih banyak dijumpai di Indonesia. Masyarakat kerap kali menggunakan girik sebagai dasar pengalihan hak, meskipun secara hukum girik bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah. Menjelang diberlakukannya kebijakan penghapusan status girik sebagai alat bukti kepemilikan tanah pada tahun 2026 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, persoalan ini menjadi semakin kompleks. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kerap kali diminta untuk membuat akta atas tanah girik, meskipun tanah tersebut belum memiliki sertifikat hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum tanah girik dalam sistem pertanahan Indonesia, mengkaji kewenangan PPAT dalam proses pembuatan akta tanah girik, serta menganalisis tanggung jawab hukum PPAT atas akta yang dibuat berdasarkan tanah girik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT memiliki kewenangan terbatas dalam membuat akta, dan keabsahan girik sebagai dasar akta harus diuji secara ketat. PPAT bertanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana jika terbukti lalai atau menyalahgunakan kewenangannya, termasuk membuat akta atas dasar girik yang bermasalah. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian, verifikasi menyeluruh atas status tanah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi kewajiban mutlak bagi PPAT dalam menjalankan tugasnya. Skripsi ini diharapkan memberikan kontribusi bagi praktik hukum pertanahan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap status hukum tanah girik.