PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Visum et repertum merupakan alat bukti penting dalam pembuktian perkara tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi pemeriksaan alat kelamin korban, pengambilan sampel biologis, serta interpretasi luka akibat kekerasan. Visum et repertum kasus kekerasan seksual sejatinya wajib dilakukan oleh dokter spesialis forensik yang memiliki kompetensi khusus. Namun, di lapangan masih banyak ditemukan visum et repertum yang dibuat oleh dokter umum, yang secara normatif bertentangan dengan Perkonsil Kedokteran Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter. Penelitian ini membahas tiga permasalahan utama: (1) faktor penyebab dokter umum dimintai keterangan sebagai ahli dalam perkara kekerasan seksual, (2) dampak yang ditimbulkan, dan (3) solusi atas persoalan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penyebab utama dokter umum dilibatkan dalam pembuatan visum et repertum adalah kekosongan norma yang secara tegas membedakan peran dokter dalam visum, ketidaktahuan aparat penegak hukum mengenai batas kompetensi dokter umum, serta terbatasnya jumlah dokter spesialis forensik di Indonesia. (2) Dampak yang timbul berupa kesalahan putusan oleh hakim akibat ketidakabsahan keterangan ahli, potensi pelanggaran etik oleh dokter umum, dan kesalahan dalam pengumpulan alat bukti oleh penyidik. (3) Solusi yang ditawarkan yaitu penyusunan aturan yang menegaskan kewenangan profesional dokter dalam perkara kekerasan seksual, pemanfaatan teknologi telemedicine untuk pemeriksaan forensik, serta peningkatan edukasi kepada aparat penegak hukum mengenai standar kompetensi medis dalam proses pembuktian.