PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENEBANGAN KAYU LIAR DI KABUPATEN BLORA

DZULQA, MUH QOMARRUDDIN (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENEBANGAN KAYU LIAR DI KABUPATEN BLORA. Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

[thumbnail of 211003742018942_SKRIPSI.pdf] Text
211003742018942_SKRIPSI.pdf

Download (290kB)

Abstract

Penebangan kayu ilegal adalah salah satu isu lingkungan yang sangat mendesak saat ini. Aktivitas ini tidak hanya merusak ekosistem hutan, tetapi juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan. Di Indonesia, yang memiliki hutan tropis yang luas dan penting di dunia, penebangan kayu ilegal sering terjadi dan membawa konsekuensi yang merugikan. Aktivitas ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak buruk pada kehidupan sehari-hari warga yang bergantung pada hutan. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 adalah salah satu landasan hukum utama dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Undang- undang ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Penegakan Hukum Dalam Penebangan kayu Ilegal? Apa Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penebangan Kayu Secara Ilegal? Bagaimana Dampak Dari Penegakan Hukum Terhadap Pengurangan Kasus Penebangan Kayu Ilegal di Kabupaten Blora? Tipe penelitian untuk judul skripsi "Penegakan Hukum terhadap Penebangan Kayu Liar di Kabupaten Blora" dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi penegakan hukum yang ada terkait penebangan kayu liar, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Data dapat dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Penegakan hukum yang efektif terbukti dapat mengurangi tingkat kerusakan hutan, menjaga keberlanjutan ekosistem, serta berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim akibat deforestasi. Namun, keberhasilan penegakan hukum ini masih terhambat oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian hutan.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Penegakan Hukum, Penebangan Kayu, dan Undang-undang No 41 Tahun 1999.
Divisions: Fakultas Hukum > 74201 - S1 Hukum
Depositing User: Fakultas Hukum
Date Deposited: 31 Oct 2025 02:46
Last Modified: 31 Oct 2025 02:46
URI: http://repository.untagsmg.ac.id/id/eprint/2467

Actions (login required)

View Item
View Item