PENEGAKAN HUKUM ANGKUTAN UMUM DI SATUAN PELAYANAN DI TERMINAL TIPE A PEKALONGAN

Penegakan hukum keselamatan angkutan umum adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan meningkatkan penyelenggaraan angkutan umum. Fungsi dari penegakan hukum keselamatan terhadap sarana transportasi angkutan umum adalah untuk mengawasi, memelihara serta meminimalisir resiko kecelakaan di jalan raya. Setiap angkutan umum yang beroperasi megangkut penumpang dari suatu tempat asal ke tempat tujuan harus memenuhi dan mentaati syarat yang tertuang dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun unsur adalah unsur administrasi seperti surat ijin mengemudi, buku uji berkala, atau kartu pengawasan. Sedangkan unsur lainya merupakan unsur dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu unsur teknis utama dan unsur teknis pendukung. Unsur teknis utama merupakan bagian penting yang terdapat pada angkutan umum sedangkan unsur teknis pendukung juga harus dipastikan ada. Permasalahan utama adalah masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan umum yang melintas di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Pekalongan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang mengkaji terkait implementasi hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum. Pengolahan data menggunakan metode diskriptif analisis, data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Setelah dilakukan penelitian di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Pekalongan) dalam pelaksanaan masih ditemukan banyak kendala dan kurang optimal karena kurang tegasnya petugas dalam memberikan sanksi, tidak ada sosialisasi terhadap masyarakat, keterbatasan jumlah pegawai untuk melakukan penegakan hukum keselamatan. Solusi yang dapat dilakukan adalah memberikan peringatan, himbauan dan melakukan sosialisasi kepada pemilik jasa angkutan umum, memberikan sanksi tegas berupa penilangan terhadap armada yang tidak laik jalan dan sudah diberikan peringatan sebelumnya.