KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

Tanah memiliki peran strategis dalam aspek ekonomi dan sosial, sehingga kepastian hukum kepemilikan menjadi hal krusial untuk mencegah sengketa. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 telah menerapkan Sertifikat Tanah Elektronik (Sertifikat-el) untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi administrasi pertanahan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan terkait legalitas, perlindungan hukum, serta risiko sertifikat ganda. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kepastian hukum sertifikat tanah elektronik sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat tanah elektronik apabila terjadi sertifikat tanah ganda?. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis regulasi terkait dan mekanisme perlindungan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum sertifikat tanah elektronik dijamin melalui regulasi seperti UU ITE dan Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021, dengan kedudukan yang setara dengan sertifikat fisik asalkan memenuhi standar keamanan, integritas data, serta persyaratan formil dan materiil. Teknologi kriptografi dan tanda tangan elektronik tersertifikasi yang diawasi BSSN menjadi instrumen utama untuk mencegah manipulasi. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat elektronik dalam kasus sertifikat ganda dapat ditempuh melalui pengecekan administrasi di Kantor Pertanahan, sengketa di PTUN, atau mediasi, dengan dukungan regulasi yang menguatkan posisi pemilik. Kesimpulannya, sertifikat tanah elektronik memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjamin kepastian kepemilikan tanah di Indonesia. Meski demikian, transisi ke sistem digital masih memerlukan penguatan infrastruktur, integrasi data, dan peningkatan kepercayaan masyarakat agar dapat berjalan optimal.