WANPRESTASI DALAM PROSES BALIK NAMA SERTIFIKAT TANAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS IA KHUSUS NOMOR :370/PDT.G/2023/PN.SMG)

Tanah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam praktik peralihan hak atas tanah, jual beli menjadi mekanisme utama yang umum digunakan oleh masyarakat.Namun, sering kali timbul permasalahan hukum, terutama terkait dengan wanprestasi dalam proses balik nama sertifikat tanah setelah transaksi jual beli dilakukan. Perumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana implikasi hukum ketika terjadi wanprestasi dalam jual beli tanah yang terkait dengan proses balik nama, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait, serta dampak putusan terhadap para pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 370/Pdt.G/2023/PN.Smg. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta putusan pengadilan terkait, didukung dengan bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam peralihan hak atas tanah terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, khususnya dalam pengurusan balik nama sertifikat hak milik. Dalam Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PN.Smg, hakim mempertimbangkan aspek hukum formil seperti keabsahan akta jual beli, keberadaan tergugat yang tidak diketahui, serta perlindungan hak penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik. Putusan ini memberikan kepastian hukum bagi penggugat dengan menyatakan bahwa transaksi jual beli sah dan dapat digunakan sebagai dasar balik nama tanpa memerlukan kehadiran tergugat. Dengan demikian, putusan ini memiliki dampak signifikan dalam melindungi kepentingan hukum pembeli dan memberikan preseden bagi kasus serupa di masa mendatang.