TINJAUAN HUKUM ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA PUTUSAN PENGADILAN

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui putusan pengadilan di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 15 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Meskipun mekanisme ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan efisiensi bagi kreditur dalam penyelesaian wanprestasi, praktiknya menimbulkan kontroversi terkait perlindungan hukum bagi debitur. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,serta doktrin hukum untuk mengidentifikasi potensi ketidakseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena fokusnya pada analisis hukum positif kebijakan perundang-undangan terkait eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui putusan pengadilan. Ketentuan eksekusi jaminan fidusia saat ini menekankan pada perlindungan hak-hak debitur. Kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia tidak lagi absolut untuk melakukan penarikan paksa. Jalur utama: kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan objek secara sukarela. Jika ada sengketa: wajib diselesaikan melalui gugatan di Pengadilan Negeri. Penarikan paksa sepihak: dilarang dan berisiko hukum bagi kreditur atau pihak ketiga yang melakukannya. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi objek jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan (parate executie) tidak lagi berlaku otomatis sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena Putusan MK menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak mengharuskan adanya persetujuan terlebih dahulu dari debitur atau putusan pengadilan; sehingga pelaksanaan eksekusi kini wajib melalui proses peradilan, kecuali jika dalam perjanjian fidusia terdapat klausula eksekusi langsung yang dibuat secara sadar, sukarela, dan tanpa paksaan dari debitur, serta memenuhi asas kesepakatan dalam hukum perjanjian. Penelitian menyimpulkan bahwa perlu ada reformasi regulasi untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi, seperti kewajiban notaris dalam mengawasi proses dan penerapan sanksi tegas bagi kreditur yang melanggar ketentuan. Selain itu, peningkatan aksesibilitas mekanisme penyelesaian sengketa alternatif diharapkan dapat menyeimbangkan kepastian hukum bagi kreditur dengan keadilan bagi debitur. Dengan demikian, eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan dapat berjalan selaras dengan prinsip negara hukum yang melindungi hak-hak semua pihak