PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN BLORA

Illegal logging adalah salah satu ancaman terbesar bagi kelestarian hutan di Indonesia, yang berdampak pada kerusakan ekosistem, penurunan keanekaragaman hayati, dan ketidakstabilan sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan. Kabupaten Blora, sebagai wilayah dengan luas hutan terbesar di Jawa Tengah, menghadapi tingkat kerawanan yang tinggi terhadap aktivitas ini. Illegal logging tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga menimbulkan kerugian besar bagi negara. Dalam empat tahun terakhir, aktivitas ini menyebabkan kerugian hingga Rp 140 juta. Kepolisian memiliki peran strategis dalam memberantas illegal logging melalui penegakan hukum, patroli, sosialisasi, dan mediasi konflik terkait sumber daya hutan. Namun, tugas ini tidak berjalan tanpa hambatan. Kendala seperti keterbatasan personel, anggaran yang minim, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan sulitnya akses ke wilayah terpencil sering menghambat fektivitas upaya pemberantasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat kepolisian Polres Blora dan didukung oleh studi dokumen hukum terkait.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberantasan illegal logging memerlukan sinergi antara kepolisian, masyarakat, dan pemerintah. Upaya kolaboratif ini mencakup penguatan kapasitas kepolisian, peningkatan koordinasi antar-lembaga,dan edukasi masyarakat untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, pemberantasan illegal logging tidak hanya melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.