PENEGAKAN HUKUM SANKSI PIDANA BAGI PEMAKAI NARKOTIKA ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR : 6/PID.SUS/2021/PN SEMARANG )

Perdagangan dan penyalah gunaan narkoba telah menjadi masalah global yang serius selama beberapa decade terakhir. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memerangi kejahatan ini, termasuk menetapkan sanksi hukum yang tegas bagi para pelakunya. skripsi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai sanksi kejahatan tindak pidana pengedar narkoba di Indonesia. Permasalahan dalam masalah yang ada dalam penelitian Skripsi ini adalah : Bagaimana penegakan Hukum sanksi Pidana bagi terdakwa yang terbukti mengkonsumsi atau memakai Narkotika golongan 1 yang bukan tanaman.dan Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap pelaku yang memakai atau mengkomsumsi narkotika golongan I dalam Putusan Nomor : 6/PID.SUS/2021/PN SEMARANG ? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, serta literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi bagi pengedar narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pidana penjara, pidana denda, dan bahkan hukuman mati. Besaran sanksi bergantung Npada jenis, jumlah, dan peran pelaku dalam jaringan narkoba.dan Pada proses pemberian putusan,hakim memiliki kewenangan atau kekuasaan yang dikenal dengan nama Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.