PENGGUNAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI DAN AMNESTI TERHADAP TERPIDANA DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA

Penelitian ini menginvestigasi minimnya permohonan grasi dan amnesti kepada Presiden di Indonesia, meskipun jumlah terpidana hukuman berat dan mati terus meningkat. Hak prerogatif Presiden dalam pemberian pengampunan (grasi dengan pertimbangan MA, amnesti dengan pertimbangan DPR) merupakan jalur terakhir yang krusial bagi terpidana, didasari aspek kemanusiaan dan hak asasi. Namun, disparitas antara hak ini dan rendahnya angka permohonan menimbulkan pertanyaan. Penelitian ini bertujuan menjawab: (1) Bagaimana mekanisme pengajuan grasi dan amnesti terpidana kepada Presiden? dan (2) Apa kendala dalam pengajuan serta persetujuan/penolakan grasi dan amnesti, dan bagaimana dampaknya?. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang- undang dan kasus, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Data yang terkumpul akan disajikan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan pemahaman komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengajuan dan pengambilan keputusan grasi dan amnesti di Indonesia menghadapi berbagai kendala (politis, yuridis, administratif- birokratis) yang mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum, menciptakan ketidakpastian, memicu polarisasi sosial, dan berpotensi memperkuat persepsi impunitas, khususnya pada kasus sensitif seperti korupsi. Oleh karena itu, reformasi menuju kriteria yang lebih jelas, transparansi, dan akuntabilitas sangat krusial.Selain itu, persetujuan atau penolakan grasi dan amnesti memiliki dampak hukum, sosial, dan psikologis yang kompleks pada terpidana dan masyarakat. Meskipun berpotensi memfasilitasi reintegrasi, keputusan ini harus diatur secara cermat dengan batasan hukum yang jelas untuk mencegah hilangnya kepercayaan publik, menghindari persepsi impunitas, dan memitigasi risiko residivisme, terutama dalam kasus kejahatan serius.