AKIBAT HUKUM PEMILU GOLPUT DI DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI INDONESIA

Penelitian ini membahas fenomena golongan putih (golput) dalam pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, khususnya ditinjau dari perspektif politik hukum pemilu. Golput merupakan bentuk perilaku politik yang muncul sebagai ekspresi ketidakpuasan, ketidakpercayaan, maupun sikap ideologis pemilih terhadap sistem politik dan partai politik yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna golput dari sisi konstitusi, menganalisis pandangan politik hukum pemilu Indonesia terhadap perilaku golput, serta menguraikan implikasinya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan historis, dilengkapi analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konstitusional, golput dijamin sebagai hak politik warga negara sesuai dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, UU Hak Asasi Manusia, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, meningkatnya angka golput mencerminkan adanya penurunan kepercayaan publik terhadap partai politik dan kinerja penyelenggaraan pemilu, yang pada gilirannya berpotensi melemahkan kualitas demokrasi. Dengan demikian, fenomena golput dapat dimaknai sebagai kritik terhadap sistem politik sekaligus tantangan bagi pemerintah dan partai politik untuk memperbaiki integritas, transparansi, serta efektivitas pemilu di masa mendatang.