PENGUATAN REGULASI SISTEM INTELIJEN NEGARA UNTUK MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan kebutuhan penguatan regulasi sistem intelijen di Indonesia, mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi, termasuk
terorisme, spionase, dan kebangkitan konflik siber. Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kelemahan regulasi intelijen saat ini mempengaruhi efektivitas sistem intelijen negara dalam menghadapi ancaman keamanan nasional, serta bagaimana formulasi regulasi yang lebih adaptif dapat meningkatkan akuntabilitas,transparansi, dan perlindungan hukum dalam operasi intelijen. Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menemukan bahwa ada beberapa kelemahan utama dalam regulasi yang ada, termasuk ketidakjelasan dalam batasan kewenangan dan tanggung jawab intelijen, serta kurangnya mekanisme perlindungan hukum bagi pelaksana intelijen dan masyarakat yang terkena dampak operasi intelijen. Temuan ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu
menjamin aktivitas intelijen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak. Melalui analisis mendalam, rekomendasi disusun untuk menciptakan regulasi yang lebih adaptif, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas institusi intelijen, serta memperkuat koordinasi antar lembaga dalam menjaga keamanan nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi reformasi kebijakan intelijen, agar dapat beroperasi secara efektif tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum. Temuan ini juga menyoroti perlunya pembaharuan regulasi yang berorientasi pada perlindungan individu, sehingga sistem intelijen dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan global dan domestik yang semakin kompleks.
============================================================

This study aims to analyze and formulate the need for strengthening the regulatory framework of the intelligence system in Indonesia, given the increasing complexity of threats such as terrorism, espionage, and the rise of cyber conflicts. The main research problem addressed in
this study is how the weaknesses of the current intelligence regulations impact the effectiveness of the national intelligence system in addressing security threats, and how a more adaptive regulatory framework can enhance accountability, transparency, and legal protection in
intelligence operations. Using an empirical juridical approach, this study finds that the existing regulations contain several major weaknesses, including a lack of clarity in defining the limits of intelligence authority and responsibilities, as well as insufficient legal protection
mechanisms for intelligence personnel and affected citizens. The findings indicate that the current regulatory framework does not fully ensure intelligence activities that align with legal principles and human rights, thereby posing risks of abuse of power and rights violations. Through in-depth analysis, this study proposes recommendations for developing a more adaptive regulatory framework, improving transparency and accountability within intelligence institutions, and strengthening inter-agency coordination in safeguarding national security. This study is expected to make a significant contribution to intelligence policy reform, ensuring that intelligence operations remain effective while upholding legal principles. The findings also highlight the necessity of regulatory reforms that prioritize individual protection, enabling the intelligence system to more effectively respond to the increasingly complex global and
domestic security challenges.