PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH AKIBAT SERTIPIKAT TUMPANG TINDIH DI KABUPATEN BUTON UTARA

Hak atas tanah merupakan hak untuk menguasai sebidang tanah yang dapat diberikan kepada perorangan, sekelompok orang atau badan hukum. Seiring dengan berjalannya waktu, terjadi beberapa masalah dalam status kepemilikan hak atas tanah yaitu sertipikat hak milik yang tumpang tindih/overlapping Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok dalam penulisan tesis ini adalah apa saja faktor yang menjadi penyebab sengketa hak atas tanah akibat terjadinya sertipikat tumpang tindih, bagaimana proses penyelesaian masalah sengketa hak atas tanah akibat terjadinya sertipikat tumpang tindih, serta akibat hukum yang timbul dari hasil proses penyelesaian sengketa tumpang tindih hak atas tanah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Faktor terjadinya tumpang tindih sertipikat hak atas tanah di Kabupaten Buton Utaradisebabkan oleh administrasi yang kurang lengkap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara, faktor lainnya yaitu adanya pemohon yang tidak mempunyai itikad baik dalam melakukan pendaftaran sertipikat hak atas tanah serta akibat dari pemekaran daerah. Penyelesaian sengketa sertipikat tumpang tindih di Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara dilakukan melalui jalur non litigasi terlebih dahulu, jika tidak adanya kesepakatan antara para pihak maka penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Akibat hukum terjadinya tumpang tindih kepemilikan sertipikat tumpang tindih yaitu menyebabkan terjadinya sengketa hukum, kekacauan dalam hak kepemilikan tanah, ketidak pastian hukum dan pemakaian sertipikat palsu yang merugikan pemilik sertipikat asli.