PENETAPAN ORANG TUA SEBAGAI WALI ANAK KANDUNG YANG MASIH DIBAWAH UMUR DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH (Studi Penetapan Pengadilan Agama Semarang Perkara No. 396/Pdt.P/2022/PA.Smg)

Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Namun yang terjadi di lapangan banyak orang tua kandung ke Pengadilan Agama Semarang mengajukan permohonan perwalian karena diminta PPAT dengan alasan sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli yang disyaratkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), salah satunya dalam perkara nomor 396/Pdt.P/2022/PA.Smg. Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimana Prosedur Jual Beli Hak Atas Tanah bagi Anak yang masih dibawah Umur? (2) Mengapa BPN mensyaratkan penetapan orang tua sebagai wali anak kandung yang masih dibawah umur dalam jual beli hak atas tanah? (3) Bagaimana dasar pertimbangan hakim terkait penetapan orang tua sebagai wali anak kandung yang masih dibawah umur dalam jual beli hak atas tanah dalam perkara No. 396/Pdt.P/2022/PA.Smg? Metode Penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi dalam penelitian ini yaitu Deskriptif analitis. Data dianalisa dengan cara Kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu (1) Prosedur untuk melakukan peralihan hak tanah yang dimiliki anak dibawah umur yaitu tahapan prosedur di PPAT dan tahapan yang harus penuhi adalah ijin penetapan kekuasaan orang tua atau penetapan perwalian mewakili anak dibawah umur kepada pengadilan. (2) Alasan BPN mensyaratkan penetapan orang tua karena untuk dasar pembuatan akta jual beli dan sebagai alat bukti yang sah untuk kepentingan para pihak di masa depan. (3) Dasar pertimbangan hakim yaitu majelis mengabulkan permohonannya dengan pertimbangan berdasarkan asas kehati-hatian dan kepastian hukum.