PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH BERITIKAD BAIK YANG SERTIFIKATNYA DI BALIK NAMA OLEH PIHAK KETIGA ( Studi kasus Putusan PN Ungaran Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Unr )

Pasal 19 UUPA di tunjukan kepada Pemerintah untuk melaksanakan Pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini ialah : 1) Apa dasar pertimbangan Hakim membatalkan Sertifikat hak atas Tanah atas nama pihak ketiga ? 2) Apa akibat hukum terhadap Pemilik hak atas Tanah beritikad baik yang di balik nama oleh pihak ketiga ? 3) Bagaimana perlindungan Hukum terhadap pemegang Hak Atas Tanah beritikad baik yang Sertifikatnya di balik nama oleh pihak ketiga dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Unr ? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian di dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif analis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan analisa menurut ilmu hukum, teori hukum dari para ahli hukum ataupun ahli ilmu pengetahuan lainnya dan kemudian menyimpulkan menurut pendapat penulis. Hasil Penelitian 1) Dasar pertimbangan Hakim membatalkan Sertifikat hak atas Tanah atas nama pihak ketiga ialah dengan memperhatikan ketentuan pasal 1320, 1338 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. 2) Akibat hukum terhadap Pemilik hak atas Tanah beritikad baik yang di balik nama oleh pihak ketiga Menyatakan sah jual beli dan penyerahan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Tergugat kepada ibu Penggugat. 3) Bagaimana perlindungan Hukum terhadap pemegang Hak Atas Tanah beritikad baik yang Sertifikatnya di balik nama oleh pihak ketiga salah satunya adalah memerintah BPN Terkait Sertifikat telah dibatalkan oleh pengadilan karena Perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Incraht).