KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt. Dan Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.)

Suatu perkawinan untuk dapat diakui oleh Negara haruslah didaftar dan dicatat di Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang beragama non-muslim, dan Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang muslim. Untuk dapat dicatatkan suatu perkawinan harus sah menurut hukum agama dan kepercayaan kedua mempelai. Artinya baik Kantor Catatan Sipil maupun KUA tidak dapat mencatatkan perkawinan tersebut apabila tidak dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
Hasil Penelitian: (1) Belum adanya peraturan mengenai permasalahan perkawinan beda agama ini menimbulkan adanya keraguan berkaitan dengan prosedur dan kewenangan dalam hal pencatatan perkawinan beda agama. (2) Dasar hukum Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dalam menetapkan perkara dengan putusan nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt dan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ialah berdasarkan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.Dari kedua pasal diatas dapat dilihat bahwa perkawinan beda agama tetap dapat disahkan dan dilakukan pencatatan perkawinan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat. (3) Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama adalah status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama sehingga tidak sah juga menurut Undang-Undang sebagaimana yang tersebut dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan di tentukan oleh hukum agamanya masing-masing.