PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS ATAS AKTA WASIAT YANG MELANGGAR HAK MUTLAK (LEGITIME PORTIE) (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 180 k/ Pdt/2017 tgl. 27 April 2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri Maumere No.28 /Pdt.G/ 2015/ PN.Mme)

Hukum waris KUHPerdata bersifat mengatur segala kewenangan perbuatan yang dilakukan oleh pewaris terhadap hartanya semasa dirinya masih hidup dan memastikan pelaksanaan kewenangan itu tidak melampaui batas sebagaimana diatur oleh Undang-Undang. Kehendak pewaris selama masa hidupnya tidak boleh merugikan ahli waris yang sah sebagaimana KUHPerdata mengatur besarnya hak mutlak. Rumusan Masalah dalam penelitian ini: (1) Apakah akibat hukum Akta Wasiat yang melebihi Hak Mutlak (legitime portie) ahli waris? (2) Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menegakkan legitime portie bagi para ahli waris dalam Putusan Mahkamah Agung No. 180 k/ Pdt/2017 jo. No.28/Pdt.G/2015/PN.Mme? (3) Bagaimana perlindungan hukum ahli waris atas akta wasiat yang melanggar legitime portie? Metode Penelitian yang digunakan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber dan jenis data sekunder menggunakan metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini: (1)Akibat hukum dari pelanggaran hak mutlak bergantung pada sikap ahli waris legitimaris apakah menerima atas ketetapan wasiat yang merugikan hak mutlaknya, ataupun mengajukan perlawanan melalui gugatan peradilan perdata (2)Putusan Pengadilan Negeri maupun Kasasi yang membatalkan akta wasiat, menetapkan ahli waris yang sah menurut undang-undang, serta membagi harta waris secara natura kepada ahli waris yang sah, sudah tepat dan berdasar pada asas keadilan, kesetaraan, dan keterbukaan (3)Perlindungan hukum ahli waris legitimaris dengan membatasi kehendak terakhir pewaris atas bagian mutlak sebagaimana pasal 874 dan 875 KUHPerdata dengan proses penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan untuk penetapan pembatalan akta wasiat.