PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK (PUTUSAN NOMOR 147 K/Pdt/2017)

Dalam perkembangan penerapan hukum oleh Hakim dalam berbagai putusan pengadilan memberikan perlindungan terhadap perempuan agar tidak mengalami diskriminasi dan memiliki hak warisan dengan bagian yang sama dengan laki-laki. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Pada Putusan Nomor 147 K/Pdt/2017. Untuk mengetahui dan meganalisis pertimbangan Hakum Hakim Terhadap Hak Waris Anak Pada Putusan Nomor 147 K/Pdt/2017 Untuk mengetahui dan menganalisis akibat Hukum Terhadap Hak Waris Anak Pada Putusan Nomor 147 K/Pdt/2017. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normative, spesifikasi penelitian yang dipakai yaitu deskriptif kualitatif, sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumen atau mencari data berupa catatan, transkip, buku, surat dan sebagainya. Hasil penelitian nya adalah Perlindungan hukum terhadap hak waris anak dalam pembagian harta warisan diatur oleh hukum, dengan orang tua memiliki kekuasaan untuk melakukan pengalihan harta anak sesuai kepentingan anak. Peraturan diciptakan untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan dalam masyarakat. Keamanan dari kejahatan merupakan hak setiap warga negara, terutama dalam kerajaan konstitusional. Badan hukum di Indonesia yang mengatur keamanan hukum termasuk Pengadilan dan Instansi Pemerintah. Pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Philips Gans alias Philip dan membatalkan putusan Pengadilan Medan Nomor 94/PDT/2016/PT.MDN tanggal 14 Juli 2016. Mahkamah Agung juga mengadili sendiri perkara ini dan menolak pengecualian dari Para Tergugat terkait dengan klaim bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. Para Penggugat I dan II dianggap sebagai ahli waris berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian, menyatakan bahwa mereka sebagai ahli waris dari almarhum Gandra Quin dan almarhumah Imelda. Tanah dan bangunan di Wisma Soliga harus dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan pembagian yang ditentukan. Para ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan mereka. Akibat hukum adalah hasil tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Pasal 833 KUHPerdata mengatur bahwa hak dan kewajiban seseorang akan dialihkan kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia, dengan ahli waris bisa terjadi secara langsung atau penggantian. Ahli waris memiliki hak atas harta warisan, dan proses pembagian warisan seharusnya adil tanpa diskriminasi gender. Surat Keterangan Waris diperlukan untuk proses warisan, termasuk akta perkawinan dari pewaris dengan suami/isteri