RELEVANSI KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 1999 TERHADAP PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DI DAERAH YANG FORMASI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TELAH TERPENUHI

Camat dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara. Hal itu disebutkan dengan jelas di dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Akan tetapi hal tersebut dilakukan dengan melihat ketersediaan formasi PPAT yang ada di suatu daerah. Dalam penelitian ini terdapat peristiwa hukum Camat masih ditunjuk sebagai PPAT Sementara di wilayah yang formasi PPATnya telah terpenuhi. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah: 1) Apa yang menjadi pertimbangan Badan Pertanahan Nasional tetap menunjuk Camat sebagai PPAT Sementara di daerah yang formasi PPATnya telah terpenuhi? 2) Bagaimana fungsi Camat sebagai PPAT Sementara di daerah yang formasi Pejabat Pembuat Akta Tanahnya telah terpenuhi? 3) Bagaimana relevansi Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 terhadap penunjukan PPAT Sementara di daerah kerja yang formasi PPATnya telah terpenuhi? Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif-empiris. Spesifikasi penelitan yang digunakan deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini: 1) Pertimbangan Badan Pertanahan Nasional tetap menunjuk Camat sebagai PPAT Sementara adalah karena masih banyak Masyarakat yang menginginkan dan membutuhkan keberadaan Camat sebagai PPAT Sementara. 2) Fungsi Camat sebagai PPAT Sementara di daerah yang formasi Pejabat Pembuat Akta Tanahnya telah terpenuhi tidak diperlukan lagi. 3) Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 terhadap penunjukan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di daerah kerja yang formasi PPATnya telah terpenuhi, dinilai relevan dan tidak relevan.