ANALISIS YURIDIS PEMBELI YANG WANPRESTASI TERHADAP KESEPAKATAN PEMBAYARAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH DAN BANGUNAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1650/K/Pdt/2015)

Proses transaksi jual beli tanah sering dilakukan dengan cara mengangsur, maka dibuatlah suatu terobosan dengan dibuatnya akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) sebagai perjanjian pendahuluan. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli dalam PPJB tanah dan bangunan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penjual, baik secara materiil maupun immateriil. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu: 1. Bagaimana kepastian hukum dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat dihadapan Notaris (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1650 K/Pdt/2015)?2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1650 K/Pdt/2015? 3. Bagaimana perlindungan hukum bagi penjual dalam perkara wanprestasi pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1650 K/Pdt/2015?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan (library research). Metode penelitian yuridis normatif ini diharapkan dapat memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap permasalahan yuridis terkait pembeli yang wanprestasi atas PPJB tanah dan bangunan, serta memberikan solusi atau rekomendasi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian: 1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak perlu dipermasalahkan lagi sehingga terjamin kepastian hukumnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN dan Pasal 38 UUJN. 2. Berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung RI Nomor: 1650 K/Pdt/2015, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa perkara sengketa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang mengandung unsur wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli (HENDRA PANGESTU), yang telah dengan sengaja tidak melunasi sisa dana pembayaran hak atas tanah milik Tuan SUTIKNO. 3. Perlindungan hukum bagi penjual setelah pembeli dinyatakan wanprestasi pada akta pengikatan jual beli yaitu mengacu pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 1650 K/Pdt/2015 yaitu dibatalkannya Akta Perjanjian Jual Beli, Nomor: 12 tanggal 4 Februari 2011 karena wanprestasi, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Setelah dibatalkannya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut, maka Penggugat secara hukum memiliki hak atas objek sengketa tersebut dan uang pembayaran tahap I (pertama) dan tahap II (kedua) menjadi milik pihak penjual selaku Penggugat dan tidak dapat diminta kembali.