TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Perkara Nomor 551/PDT.G/2019/PN. Smg)

Munculnya dua sertipikat atau lebih atas satu bidang tanah, akan menimbulkan persoalan hukum baik mengenai perbedaan baik dari data fisik maupun data yuridis. Rumusan masalah, sebagai berikut: 1) Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah antara pemegang hak milik dan pemegang hak pakai dalam perkara Nomor: 551/Pdt.G/2019/PN. Smg. di Pengadilan Negeri Semarang? 2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus gugatan perbuatan melawan hukum pada perkara Nomor: 551/Pdt.G/2019/PN. Smg? 3) Apa akibat hukum bagi para pihak atas putusan Pengadilan Negeri Semarang Perkara Nomor: 551/Pdt.G/2019/PN. Smg? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research). Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Proses penyelesaian sengketa tanah antara Pemegang Hak Milik dan Pemegang Hak Pakai dalam Perkara Nomor: 551/Pdt.G/2019/PN. Smg. di Pengadilan Negeri Semarang, melalui 7 (tujuh) tahapan pemerikasaan, yaitu tahap mediasi, tahap jawab jinawab yang meliputi pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, pengajuan jawaban atas gugatan oleh Tergugat, pengajuan replik atau tanggapan atas jawaban Tergugat oleh Penggugat, pengajuan duplik atau tanggapan atas replik Penggugat oleh Tergugat, tahap pembuktian yang meliputi pengajuan bukti surat oleh Penggugat dan Tergugat, pengajuan alat bukti saksi oleh Penggugat dan Tergugat, Tahap pemeriksaan setempat di objek sengketa, Tahap pengajuan Kesimpulan oleh Penggugat dan Tergugat, Tahap Musyawarah Majelis Hakim dan Tahap pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus gugatan perbuatan melawan hukum pada perkara Nomor: 551/Pdt.G/2019/PN. Smg., dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu; a) Pertimbangan Hukum mengenai Eksepsi, b) Pertimbangan Hukum mengenai Pokok Perkara. Akibat Hukum bagi Para Pihak atas Putusan Pengadilan Negeri Semarang Perkara Nomor: 551/Pdt.G/2019/PN. Smg., yang telah memiliki memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkraht van Gewisjde), yaitu: a) Bagi Penggugat, objek sengketa adalah sah milik Penggugat dan mempunyai kekuatan hukum, b) Bagi Tergugat Sertifikat Hak Pakai No.20/Tembalang adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.