PENETAPAN WALI DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH ( Penetapan Nomor : 317/Pdt.P/2022/PA.Pt )

Anak yang masih di bawah umur tidak dapat untuk melakukan perbuatan hukum seperti pengalihan hak atas tanah, karena dianggap belum cakap hukum. Oleh karena itu diperlukan seseorang wali untuk mewakilinya. Dalam kasus ini, Roni Alviansyah yang berusia 16 tahun membutuhkan wali untuk mengalihkan hak atas tanah warisannya. Berdasarkan Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Pt, Pengadilan Agama Pati menetapkan ibu kandungnya, Karmiati binti Jamin, sebagai wali. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memahami proses hukum terkait perwalian dan pengalihan hak atas tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, orang tua dapat mewakili anaknya di dalam maupun di luar pengadilkan. Pengadilan Agama Pati mengabulkan permohonan perwalian ibu Roni Alviansyah berdasarkan dokumen, saksi, dan fakta persidangan. Sesuai Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, perwalian diberikan kepada Karmiati binti Jamin untuk mengalihkan hak atas tanah warisan tersebut. Penetapan ini memungkinkan proses jula beli tanah dilanjutkan, dimana ibu Roni Alviansyah mewakilkan putranya dalam penandatanganan jual beli dan pendaftaran sertifikat tanah di kantor Pertanahan Kabupaten Pati. Penetapan perwalian ini menjadi dasar hukum yang sah untuk pengalihan hak atas tanah oleh anak dibawah umur, memastikan proses jual beli berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.