PENGUATAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TERHADAP PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Dewan Pengawas BPJS Kesehatan memiliki peran strategis dalam memastikan terwujudnya tata kelola yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan di Indonesia. Fungsi utama Dewan Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPJS agar sesuai dengan ketentuan perundang�undangan yang berlaku. Penelitian ini merumuskan tiga masalah utama, yaitu: (1) bagaimana penguatan Dewan Pengawas dalam mengawasi program jaminan sosial untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan oleh Dewan Pengawas; dan (3) bagaimana penguatan fungsi Dewan Pengawas dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis� normatif empiris dengan pendekatan konseptual dan studi komparatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan peran Dewan Pengawas sangat penting untuk menjamin pelaksanaan program JKN yang transparan, akuntabel, dan efisien. Selain itu, diperlukan penguatan Perpres No. 25 Tahun 2020 agar Dewas memiliki kewenangan yang lebih tegas, termasuk kemampuan untuk memberhentikan Direksi jika ditemukan pelanggaran. Di sisi lain, Permenkes No. 3 Tahun 2023 juga menjadi landasan penting dalam meningkatkan kualitas layanan melalui pengaturan tarif, yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dengan demikian, penguatan
regulasi dan fungsi pengawasan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan merupakan kunci dalam mewujudkan good governance di sektor kesehatan.
============================================================
The Supervisory Board of BPJS Health plays a strategic role in ensuring good governance in the implementation of social health insurance programs in Indonesia. Its main function is to oversee the performance of BPJS to ensure compliance with existing laws and regulations. This study formulates three main research questions: (1) How can the Supervisory Board of BPJS Health be strengthened to better monitor the implementation of social security programs and improve public health outcomes? (2) What are the factors that influence the effectiveness of the Supervisory Board in achieving good governance? (3) How can the strengthening of the Supervisory Board’s function contribute to improved public health and governance?This research applies a normative-empirical juridical approach using conceptual
and comparative study methods. Data were obtained through literature review and interviews. The findings indicate that strengthening the role of the Supervisory Board is crucial to ensure the National Health Insurance (JKN) program operates with transparency, accountability, and efficiency. Additionally, Presidential Regulation (Perpres) No. 25 of 2020 Article 1 Paragraph 6 requires reinforcement to provide the Board with clearer and stronger authority, including
the power to impeach BPJS directors in cases of misconduct or underperformance. Furthermore, the Ministry of Health Regulation (Permenkes) No. 3 of 2023 plays a vital role
in enhancing healthcare service quality by regulating service tariffs, which directly impact the services received by BPJS participants. Therefore, regulatory and institutional strengthening of the BPJS Health Supervisory Board is key to improving public health outcomes and realizing good governance in the healthcare sector.