PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN PASIEN DENGAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI RUMAH SAKIT

Penelitian ini menyoroti disharmoni regulasi Jaminan Sosial Kesehatan, di mana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak mencantumkan asas keselamatan pasien, sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan justru menegaskannya sebagai prioritas. Ketidaksinkronan ini melemahkan perlindungan hukum bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Berbagai permasalahan yang muncul meliputi keterbatasan layanan akibat sistem Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs), pembatasan obat dalam Formularium Nasional, rujukan berlapis yang memperlambat penanganan gawat darurat, berkurangnya otonomi dokter dalam menentukan terapi, disharmoni regulasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak keselamatan pasien. Permasalahan penelitian ini adalah: (1). Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap keselamatan pasien dengan jaminan sosial kesehatan di Rumah Sakit saat ini ?, (2). Mengapa perlindungan hukum terhadap keselamatan pasien dengan jaminan sosial kesehatan di Rumah Sakit masih belum terwujud?, dan (3). Bagaimana perwujudan pengaturan perlindungan hukum terhadap keselamatan pasien dengan jaminan sosial kesehatan di Rumah Sakit ? Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan analitik-preskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan pasien, tenaga medis, manajemen rumah sakit, serta pejabat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dianalisis dengan metode analisis isi. Teori yang digunakan meliputi Teori Negara Kesejahteraan, Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, Teori Pelayanan Kesehatan Avedis Donabedian, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, dan Teori Keadilan Pancasila Notonegoro. Hasil penelitian menunjukkan: (1) pengaturan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 belum memuat asas keselamatan pasien sehingga tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, (2) belum terwujudnya perlindungan hukum disebabkan orientasi regulasi yang lebih menekankan efisiensi biaya dibanding kepentingan pasien, serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat akan hak keselamatannya, dan (3) perlindungan hukum yang berkeadilan dapat diwujudkan melalui reformulasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dengan menambahkan asas keselamatan pasien pada Pasal 2, mempertegas wewenang BPJS pada Pasal 11 huruf b dan d, serta menambahkan huruf i yang mewajibkan kerja sama dengan fasilitas kesehatan berorientasi keselamatan pasien. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap keselamatan pasien dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional belum terjamin sepenuhnya. Berdasarkan itu, disarankan agar pemerintah segera mereformulasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, disertai dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat atas hak-hak keselamatannya, akademisi melanjutkan kajian kritis guna memperkuat kebijakan kesehatan yang berbasis keselamatan pasien.
============================================================
This study highlights the disharmony in Social Security regulations. Law Number 24 of 2011 concerning Social Security Administering Bodies does not include the principle of patient safety, while Law Number 17 of 2023 concerning Health emphasizes it as a priority. This lack of synchronicity weakens legal protection for National Health Insurance participants. Various problems that arise include limited services due to the Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) system, drug restrictions in the National Formulary, multiple referrals that delay emergency treatment, reduced physician autonomy in determining therapy, regulatory disharmony, weak coordination between institutions, and low public awareness of patient safety rights. The research problems are: (1). How are the legal protection arrangements for patient safety with social health insurance in hospitals currently?, (2). Why has legal protection for patient safety with social health insurance in hospitals not yet been realized?, and (3). How are the legal protection arrangements for patient safety with social health insurance in hospitals realized? This study uses a normative-empirical method with an analytical-prescriptive approach. Data obtained through literature studies, interviews with patients, medical personnel, hospital management, and Social Security Agency officials, were analyzed using content analysis methods. The theories used include the Welfare State Theory, Philipus M. Hadjon's Legal Protection Theory, Avedis Donabedian's Health Service Theory, Lawrence M. Friedman's Legal System Theory, and Notonegoro's Pancasila Justice Theory. The results of the study indicate: (1) the regulation of legal protection in Law Number 24 of 2011 does not yet include the principle of patient safety so that it is not in line with Law Number 17 of 2023 concerning Health, (2) the suboptimal legal protection is caused by the regulatory orientation that emphasizes cost efficiency more than patient interests, as well as the weak legal awareness of the public regarding their safety rights, and (3) equitable legal protection can be realized through the reformulation of Law Number 24 of 2011 by adding the principle of patient safety to Article 2, strengthening the authority of BPJS in Article 11 letters b and d, and adding letter i which requires cooperation with patient safety-oriented health facilities. The conclusion of this study confirms that legal protection for patient safety within the National Health Insurance System is not yet fully guaranteed. Therefore, it is recommended that the government immediately reformulate Law Number 24 of 2011 to align it with Law Number 17 of 2023. Along with increasing public legal awareness of their safety rights, academics continue critical studies to strengthen patient safety-based health policies.