IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROSES PENEGAKKAN HUKUM

Secara in abstracto, pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengandung kelemahan-kelemahan substansial, yang berdampak pada terjadi disparitas pidana dan ketidakadilan pemidanaan. Kelemahan substansial pemidanaan dalam undang-undang a quo menjadi dasar permasalahan implementasi pemidanaan dalam penelitian ini. Penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dengan paradigma positivistik Pancasila menjadi landasan untuk menganalisis implementasi pemidanaan dalam proses penegakkan hukum. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bukti secara in abstracto terdapat disparitas pidana yang berdampak pada implementasi pemidanaan terjadi disparitas pidana. Disparitas antara pidana denda dengan pidana kurungan, pidana ganti kerugian dengan pidana penjara, dan terjadi ketidakadilan dari besaran pidana denda lebih besar dari kerugian Negara. Disparitas dan ketidakadilan tersebut patut diselesaikan melalui pembuatan peraturan pelaksanaan pedoman pemidanaan yang terumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Diskriminasi pedoman pemidanaan terjadi pula dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 yang hanya berlaku terhadap pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nilai-nilai Pancasila baik sebagai idiologi Negara dan sumber dari segala sumber hukum Negara wajib menjadi landasan pembentukan peraturan pelaksanaan pedoman pemidanaan yang terumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitan Undang-Undang Hukum Pidana.