PENGUATAN PENGATURAN PENERIMA BANTUAN IURAN DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK MASYARAKAT MISKIN

Indonesia sebagai negara kesejahteraan bertanggung jawab untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pemerintah memberikan jaminan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk masyarakat miskin mencakup tantangan dalam pendaftaran, ketidaktepatan sasaran, serta kendala akses dan kualitas layanan karena kurangnya informasi, mekanisme penyaluran yang belum optimal, dan potensi defisit anggaran JKN. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana pengaturan penerima bantuan iuran dalam jaminan kesehatan nasional saat ini ? (2) Mengapa penerima bantuan iuran dalam jaminan kesehatan nasional belum efektif untuk masyarakat miskin ? dan (3) Bagaimana penguatan pengaturan penerima bantuan iuran dalam jaminan kesehatan nasional untuk masyarakat miskin ? Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif empiris, suatu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data utamanya, sedangkan data primer sebagai data penunjang, metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini diantaranya: (1) Konstruksi pengaturan hukum PBI dalam sistem JKN saat ini yang diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan masih bersifat normatif dan belum secara tegas menjamin pemerataan fasilitas bagi peserta PBI. Temuan penelitian menunjukkan adanya celah hukum di mana distribusi sumber daya belum sepenuhnya merata secara geografis dan masih terdapat hambatan biaya tambahan serta diskriminasi pelayanan antara peserta PBI dan non-PBI. Hal ini diperparah oleh mekanisme pendaftaran dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2011 yang belum mewajibkan pemutakhiran data secara real-time, sehingga mengakibatkan ketidakakuratan data kepesertaan bagi masyarakat miskin. (2) Ketidakefektifan pengaturan hukum PBI bagi fakir miskin dalam Pasal 17 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dinilai belum efektif karena masih mengandalkan prosedur birokrasi yang panjang. Belum adanya regulasi yang mewajibkan mekanisme pendaftaran otomatis mengakibatkan warga miskin yang teridentifikasi secara ekonomi tidak langsung mendapatkan hak jaminannya. Selain itu, Pasal 314 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 masih memiliki kelemahan karena hanya bersifat "prioritas anggaran" tanpa adanya klausul sanksi administratif dan fiskal yang tegas bagi pemerintah daerah yang gagal memenuhi hak kepesertaan masyarakat miskin. (3) Penelitian ini merumuskan penguatan pengaturan PBI melalui model integralistik yang menekankan pada kepastian perlindungan hukum dan keadilan sosial. Usulan konstruksi ideal mencakup; Penyempurnaan Pasal 14 ayat (3) UU No. 17 tahun 2023 untuk menjamin standar pelayanan yang sama dan akses tanpa diskriminasi, Penguatan Pasal 314 ayat (2) UU No. 17 tahun 2023 dengan menetapkan anggaran PBI sebagai belanja wajib (mandatory spending) yang disertai sanksi tegas, penerapan mekanisme pendaftaran otomatis pada Pasal 17 ayat (4) UU No. 40 tahun 2004 agar masyarakat miskin langsung terlindungi tanpa hambatan administratif, kewajiban pemutakhiran data secara real-time setiap bulan serta penghapusan masa tunggu pada Pasal 18 ayat (1) UU No. 24 tahun 2011 agar status kepesertaan langsung aktif saat dibutuhkan dalam keadaan darurat.
============================================================
Indonesia as a welfare state is responsible for realizing the highest level of health. The government provides guarantees for the Beneficiaries of Contribution Assistance (PBI) of the Social Security Administering Body (BPJS) Health for the poor, including challenges in registration, inaccurate targeting, as well as obstacles to access and quality of services due to lack of information, suboptimal distribution mechanisms, and potential JKN budget deficits. The problems in this research include: (1) How are the regulations for contribution assistance recipients in the current national health insurance? (b) Why are contribution assistance recipients in the national health insurance not yet effective for the poor? and (c) How can the regulations for contribution assistance recipients in the national health insurance for the poor be strengthened? The approach method used is empirical normative juridical, a study that uses secondary data as its main data, while primary data as supporting data, data collection methods using literature studies and interviews. The results of this study include: (1) The legal construction of PBI regulations in the current JKN system, as stipulated in Article 14 paragraph (3) of Law No. 17 of 2023 concerning Health, is still normative in nature and does not explicitly guarantee the equitable distribution of facilities for PBI participants. Research findings reveal a legal loophole where resource distribution is not fully geographically equitable, and barriers such as additional costs and service discrimination between PBI and non-PBI participants persist. This is exacerbated by the registration mechanism in Article 18 paragraph (1) of Law No. 24 of 2011, which does not yet mandate real-time data updates, resulting in inaccurate membership data for the poor. (2) The ineffectiveness of PBI legal regulations for the indigent under Article 17 paragraph (4) of Law No. 40 of 2004 concerning the National Social Security System (SJSN) is attributed to a continued reliance on lengthy bureaucratic procedures. The absence of regulations mandating an automatic enrollment mechanism means that economically identified poor citizens do not immediately receive their insurance rights. Furthermore, Article 314 paragraph (2) of Law No. 17 of 2023 remains weak as it only categorizes health funding as a "budget priority" without strict administrative and fiscal sanction clauses for local governments that fail to fulfill the membership rights of the poor. (3) This research formulates the strengthening of PBI regulations through an integralistic model that emphasizes legal certainty and social justice. The proposed ideal construction includes: the refinement of Article 14 paragraph (3) of Law No. 17 of 2023 to guarantee equal service standards and non-discriminatory access; the strengthening of Article 314 paragraph (2) of Law No. 17 of 2023 by establishing the PBI budget as mandatory spending accompanied by strict sanctions; the implementation of an automatic enrollment mechanism in Article 17 paragraph (4) of Law No. 40 of 2004 to ensure the poor are immediately protected without administrative barriers; and the mandate for real-time monthly data updates as well as the elimination of waiting periods in Article 18 paragraph (1) of Law No. 24 of 2011 to ensure membership status becomes active immediately when needed in emergencies.