Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Pertalite (Studi Kasus Putusan Pengadilan Purbalingga Nomor 56/Pid.Sus/2025/Pn Pbg)

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Pbg terhadap pelaku tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite, serta menilai kesesuaian dan proporsionalitas sanksi pidana yang dijatuhkan dibandingkan
ancaman Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dibangun secara sistematis melalui pemetaan fakta persidangan, pembuktian unsur delik, dan penjatuhan pidana. Hakim menilai perbuatan terdakwa berupa pembelian BBM secara berulang, penampungan pada tempat transit, serta penjualan kembali melalui pembagian peran, sehingga memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan serta penyertaan menurut Pasal 55 KUHP. Sanksi pidana berupa penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp1.000.000,00 secara normatif sesuai dengan struktur ancaman kumulatif Pasal 55 UU Migas dan memenuhi prinsip legalitas. Namun, dari aspek proporsionalitas dan efektivitas efek jera, khususnya pencegahan ekonomi, besaran denda dinilai relatif kecil dibandingkan ancaman maksimum dalam undang-undang, sehingga masih menyisakan ruang evaluasi dalam rangka memperkuat perlindungan kebijakan subsidi energi.