TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS I SEMARANG

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran strategis Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai bagian dari integrated criminal justice system dalam membina Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, Lapas Kelas I Semarang menghadapi tantangan serius berupa kelebihan kapasitas (over capacity) yang mencapai 111,29%, di mana hunian berjumlah 1.460 orang dari kapasitas normal yang hanya 691 orang. Kondisi ini berimplikasi langsung pada efektivitas program pembinaan dan penegakan hak asasi warga binaan Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan menjadi dua poin utama yaitu Bagaimana pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lapas Kelas I Semarang, Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan tersebut dan bagaimana upaya mengatasinya Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sumber data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan (termasuk UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan) serta melalui wawancara langsung dengan petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas I Semarang Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas I Semarang meliputi dua bidang utama: pembinaan kepribadian (seperti pembinaan rohani, karakter, dan kesadaran hukum) serta pembinaan kemandirian (seperti keterampilan manufaktur, jasa, dan pertanian). Analisis data mengungkap bahwa pembinaan belum berjalan optimal karena beberapa hambatan krusial, Jumlah narapidana yang jauh melebihi daya tampung menyulitkan pengawasan dan akses fasilitas pelatihan, Rasio antara petugas (152 orang) dan narapidana (1.502 orang) tidak ideal, sehingga pengawasan dan bimbingan menjadi lemah. Dari ribuan narapidana, hanya sebagian kecil (sekitar 80 orang) yang aktif mengikuti pembinaan kemandirian karena kurangnya minat dan motivasi internal.Upaya yang dilakukan meliputi percepatan program integrasi (pembebasan bersyarat, asimilasi), pemindahan narapidana ke Lapas lain, peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan, serta koordinasi dengan instansi pemerintah maupun pihak swasta untuk mendukung sarana prasarana.