Analisis Yuridis Keterlibatan Yonif Tp TNI AD Dalam Swasembada Pangan dan Pembangunan Daerah Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yuridis serta batasan wewenang keterlibatan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) TNI AD dalam program swasembada pangan dan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Seiring evolusi konsep keamanan nasional, dinamika ancaman nirmiliter seperti krisis pangan dan disparitas pembangunan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) menuntut redefinisi peran militer dari pertahanan konvensional (hard security) menuju pembangunan teritorial (soft security). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka untuk membedah legitimasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Yonif TP memiliki legitimasi hukum yang kuat melalui Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 8 dan 9 UU TNI, yang mencakup pemberdayaan wilayah pertahanan serta bantuan terhadap tugas pemerintahan di daerah. Implementasi di lapangan melalui pencetakan sawah dan pembangunan infrastruktur terbukti memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas sosial-ekonomi dan penguatan ketahanan nasional. Namun, pelaksanaan tugas ini harus memiliki batasan hukum yang tegas, yakni wajib berlandaskan keputusan politik negara, bersifat bantuan komplementer bagi otoritas sipil, dan tidak mengabaikan profesionalisme serta kesiapan tempur primer prajurit. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa peran Yonif TP adalah konstitusional dan strategis sebagai instrumen negara dalam menghadapi ancaman hibrida. Direkomendasikan adanya regulasi turunan setingkat Peraturan Presiden guna memberikan kepastian hukum operasional yang lebih detail serta menghindari potensi tumpang tindih kewenangan. Sinergi lintas sektoral dan peningkatan keahlian teknis prajurit menjadi kunci utama keberhasilan transformasi peran TNI dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah strategis.