TUGAS DAN KEWENANGAN INTELEJEN POLRES TEMANGGUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Polri memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 menetapkan bahwa Polri bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan secara menyeluruh kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pencegahan memiliki signifikansi yang sama pentingnya, bahkan sering kali lebih dahulu dibanding tindakan penegakan hukum. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam upaya preventif menanggulangi kejahatan melalui kegiatan deteksi dini dan pengamanan keamanan dan ketertiban masyarakat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1.Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya preventif terhadap kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan intelijen kepolisian dalam upaya preventif terhadap kejahatan di wilayah hukum Polres Temanggung ditinjau dari perspektif yuridis normatif? 3. Apakah Hambatan dan Solusi Intelijen Polres Temanggung dalam pelaksanaan Tugas dan Kewenangannya agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tugas Intelijen Polres Temanggung dalam upaya preventif menanggulangi kejahatan, kewenangan Intelijen Polres Temanggung dalam pelaksanaan fungsi preventif, serta hambatan dan solusi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan empiris, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan intelijen kepolisian serta data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di Polres Temanggung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas dan kewenangan Intelijen Polres Temanggung dalam upaya preventif menanggulangi kejahatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun masih menghadapi hambatan yuridis dan teknis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan profesionalitas aparat intelijen, serta pengawasan yang efektif agar pelaksanaan tugas Intelijen Polres
Temanggung dapat