PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KENDAL

Penyalahgunaan narkotika sebagai extraordinary crime menunjukkan peningkatan dengan penindakan Polri sebesar 10,76% pada semester pertama 2025, yang didukung data empiris Riset Nasional Prevalensi BNN dan BRIN. Kondisi ini menempatkan pengadilan sebagai ujung tombak krusial dalam menerapkan sanksi pidana yang adil di tengah target prevalensi nasional. Fokus penelitian ini adalah menganalisis Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2025/PN Kendal untuk melihat respons hakim terhadap kebijakan sanksi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kendal, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi hakim dalam proses pelaksanaan sanksi di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian hukum yuridis-normatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang memahami proses penanganan perkara narkotika di Pengadilan Negeri Kendal, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data melalui pendekatan normatif-kualitatif dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi dalam perkara tersebut didasarkan pada pembuktian unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan. Majelis Hakim memilih Pasal 112 ayat (1) karena unsur penguasaan narkotika terbukti paling kuat dibandingkan dakwaan alternatif Pasal 114 ayat (1)
dan Pasal 127 ayat (1). Kendala yang dihadapi hakim meliputi kesulitan pembuktian dalam membedakan peran pengguna dan pengedar, keterbatasan diskresi akibat ketentuan pidana minimum, serta dilema antara pendekatan represif
dan rehabilitatif dalam pemidanaan.