PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NARAPIDANA YANG MENGENDALIKAN PEREDARAN NARKOTIKA DARI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Tindak pidana peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap ketertiban sosial dan ketahanan nasional. Permasalahan menjadi kompleks ketika peredaran tersebut dikendalikan oleh narapidana dari dalam lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan terhadap narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana tetap didasarkan pada Pasal 114 dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena frasa “setiap orang” mencakup narapidana sebagai subjek hukum tanpa pengecualian. [PERUBAHAN] Perbuatan mengendalikan peredaran dari dalam lembaga pemasyarakatan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyertaan, baik sebagai menyuruh melakukan maupun turut serta melakukan, sepanjang terpenuhi unsur perbuatan dan kesalahan. Locus perbuatan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak menghapus kapasitas pertanggungjawaban pidana, karena sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tidak menghilangkan status narapidana sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab.Sistem pemidanaan menganut minimum khusus, ancaman maksimum yang tinggi,serta pola kumulatif antara pidana penjara dan denda. Pidana baru yang dijatuhkanatas tindak pidana yang dilakukan selama menjalani pidana tetap berdiri sendiri dan dijalankan secara kumulatif sesuai prinsip pertanggungjawaban individualdalam hukum pidana Indonesia