PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG

Tindak pidana dapat dilakukan oleh anak-anak, terutama anak-anak jalanan. Penelitian ini bertujuan menerangkan : (1) faktor penyebab timbulnya anak jalanan dan (2) penanganan terhadap anak jalanan yang melakukan tindak pidana di Polrestabes Semarang. Metode penelitiannya yaitu metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian sebagai berikut. Ada beberapa faktor yang saling terkait menjadi penyebab timbulnya anak jalanan di Kota Semarang yaitu sebagai berikut : Meningkatnya “gejala” masalah keluarga, seperti : Kemiskinan, Pengangguran, Perceraian, Kawin Muda, Penggusuran dan pengusiran keluarga miskin dari tanah/rumah mereka dengan alasan “demi pembangunan”, yang diakibatkan kesenjangan pembangunan desa-kota, ajakan kerabat, pembangunan telah mengorbankan ruang bermain bagi anak dan sebagainya. Penanganan anak jalanan yang melakukan tindak pidana di Polrestabes Semarang diserahkan kepada Unit PPA Polrestabes Semarang dan beberapa unit lainnya tergantung kepada perintah, misalnya Unit Ekonomi. Dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak (berusia di bawah 18 tahun), Unit PPA Polrestabes Semarang berpedoman pada KUHAP, UU No. 23 Tahun 2002 ,UU No. 35 Tahun 2014, dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Cara penanganan anak jalanan di Polrestabes Semarang : Dalam menjalani proses pemeriksaan di Polrestabes Semarang anak diberi hak untuk mendapatkan pendampingan baik dari orang tua, wali maupun dari LSM. Berdasarkan hasil wawancara dengan LSM, Pihak PPA dan anak jalanan, dapat disimpulkan sebenarnya proses penanganan anak jalanan sudah baik dengan mengikuti prosedur yang sesuai kaidah Undang Undang dalam menanganni anak jalanan, tetapi ada sebagian aparat polisi yang terpancing emosi sehingga kurang memahami mengenai hak-hak anak dan lebih lanjut dianggap melanggar hak-hak
anak.