TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENDANAAN KEGIATAN TERORISME DAN SANKSI HUKUMNYA

Penelitian bertujuan: (1) suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pendanaan terorisme, dan (2) sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pendanaan kegiatan terorisme. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil Penelitiannya : Regulasi hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme yaitu : UU No. 6 Th. 2006, UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Sedangkan yang menjadi dasar pelaksanaan pemberantasan tindak pidana terorisme, yaitu : UU No. 15 Tahun 2003 dan UU No. 5 Tahun 2018. Berpedoman pada Bab I UU Nomor 15 Tahun 2013, perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pendanaan teroris, adalah perbuatan menyediakan dukungan keuangan untuk terorisme baik bagi yang mendukung, merencanakan atau melakukan terorisme. Pelaku tindak pidana pendanaan terorisme bisa bersifat perorangan atau korporasi. Sanksi hukum pidana tindak pidana pendanaan terorisme dapat dibedakan menjadi 2 yaitu perorangan dan korporasi. Untuk perorangan regulasi hukumnya Pasal 4 UU No.9 Tahun 2013 sebagai berikut : Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Untuk korporasi regulasi hukumnya Pasal 8 Ayat 4 UU No.9 Tahun 2013 dijelaskan bahwa pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi berupa pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Untuk koorporasi sanksi hukuman dapat ditambah berupa pencabutan izin korporasi, pembubaran dan sebagainya.