HARMONISASI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA

Peredaran narkotika merupakan kejahatan transnasional yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Fenomena ini tidak hanya menjadi permasalahan nasional, tetapi juga global, sehingga penanggulangannya menuntut adanya keselarasan antara hukum internasional dan hukum pidana nasional. Indonesia sebagai negara pihak dalam berbagai konvensi internasional terkait narkotika, seperti Single Convention on Narcotic Drugs 1961, Convention on Psychotropic Substances 1971, dan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988, memiliki kewajiban untuk mengharmonisasikan ketentuan internasional tersebut ke dalam sistem hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, dalam praktiknya, harmonisasi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan normatif maupun implementatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana harmonisasi hukum internasional dan hukum pidana Indonesia dalam penanggulangan peredaran narkotika, serta mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam proses harmonisasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah melakukan harmonisasi hukum dengan mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Namun, dalam implementasinya masih terdapat ketidakseimbangan antara pendekatan represif melalui sanksi pidana berat dan pendekatan rehabilitatif yang menempatkan pengguna narkotika sebagai korban. Hambatan harmonisasi meliputi perbedaan paradigma antara hukum internasional yang menekankan pendekatan kesehatan masyarakat dan hukum pidana Indonesia yang masih dominan bersifat retributif, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap standar internasional, serta kendala kelembagaan dan koordinasi antarinstansi.