STUDI KASUS TENTANG ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI MASA PANDEMI COVID-19

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil kebijakan luar biasa dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya melalui percepatan pengadaan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan kesehatan dan bantuan sosial. Kebijakan tersebut memberikan fleksibilitas prosedural yang luas, namun pada saat yang sama meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana korupsi yang berimplikasi langsung pada kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di masa pandemi COVID-19, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus- TPK/2021/PN.Jkt.Pst. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum, teori sistem hukum, serta prinsip pemulihan aset dalam United Nations Convention against Corruption. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengembalian kerugian keuangan negara telah didukung kerangka hukum yang kuat. Namun dalam praktik, efektivitas pemulihan kerugian negara pada masa pandemi belum tercapai secara optimal akibat berbagai hambatan, seperti lemahnya pelacakan aset, ketidakkonsistenan penerapan pidana uang pengganti, keterbatasan dokumentasi pengadaan darurat, serta kendala eksekusi putusan. Pertimbangan hakim dalam perkara yang dikaji telah memenuhi standar pembuktian hukum pidana, tetapi masih menunjukkan kelemahan dalam kejelasan dasar perhitungan kerugian negara dan proporsionalitas pemidanaan. Pemulihan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di masa pandemi COVID-19 belum sepenuhnya efektif dan memerlukan penguatan pada aspek struktural dan pembaruan hukum