KEDUDUKAN DALMAS POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDALIAN AKSI UNJUK RASA DI WILAYAH HUKUM POLRES TEMANGGUNG

Penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian, khususnya satuan Pengendalian Massa (Dalmas) Polri, merupakan kewenangan hukum yang diberikan oleh negara dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum. Namun demikian, penggunaan kekuatan tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai pelaksanaan penggunaan kekuatan oleh Dalmas Polri serta pertanggungjawaban hukumnya dalam praktik.. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, penggunaan kekuatan oleh Dalmas Polri telah diatur dalam berbagai peraturan internal dan peraturan perundang-undangan. Namun, secara empiris masih ditemukan ketidaksesuaian antara norma dan praktik, khususnya terkait penerapan prinsip proporsionalitas dan nesesitas. Pertanggungjawaban hukum terhadap anggota Dalmas Polri secara normatif telah tersedia melalui mekanisme pidana, administratif, dan etik profesi, tetapi dalam praktiknya belum berjalan secara optimal akibat dominannya mekanisme internal, keterbatasan pengawasan eksternal, serta faktor budaya korps. Kendala penegakan pertanggungjawaban hukum bersifat struktural dan kultural, sehingga memerlukan upaya perbaikan yang sistemik dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan kekuatan oleh Dalmas Polri merupakan kewenangan yang sah menurut hukum, namun pelaksanaannya harus dibatasi secara ketat oleh prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pertanggungjawaban hukum guna mewujudkan praktik pengendalian massa yang adil dan berkeadilan.