PERLINGDUNGAN HAM BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan analisis hukum yang komprehensif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 sebagai landasan yuridis krusial dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak- hak fundamental masyarakat Penghayat Kepercayaan di seluruh wilayah Indonesia. Putusan bersejarah ini muncul sebagai respon atas permohonan uji materiil yang diajukan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, di mana ketentuan sebelumnya terbukti menciptakan diskriminasi struktural bagi para Penghayat Kepercayaan terkait pencatatan status keyakinan mereka pada dokumen resmi negara seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Keputusan ini secara efektif menginstruksikan aparatur negara untuk mencantumkan secara eksplisit "Penghayat Kepercayaan" pada kolom identitas dalam dokumen kependudukan. Implikasi putusan ini sangat monumental, menandai pengakuan formal dan kesetaraan masyarakat Penghayat Kepercayaan oleh negara, serta menjadi manifestasi konkret dari prinsip negara hukum yang menjamin hak asasi manusia, khususnya interpretasi progresif terhadap Pasal 28E Ayat (1) tentang kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,serta Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 tentang jaminan kebebasan berkeyakinan. Dengan demikian, Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 bukan sekadar perubahan administratif yang bersifat teknis, melainkan merupakan koreksi historis terhadap kebijakan diskriminatif yang berlangsung lama dan merupakan langkah maju yang substansial dalam penegakan pluralisme, multikulturalisme, dan inklusivitas di Indonesia, sekaligus mengukuhkan posisi hukum masyarakat Penghayat Kepercayaan sebagai subjek hukum yang setara dengan hak-hak konstitusional yang dijamin penuh.