PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN IKAN DI LAUT OLEH KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA

Penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing masih menjadi permasalahan serius dalam pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Aktivitas illegal fishing tidak hanya merugikan negara dari segi ekonomi, tetapi juga berdampak
pada kelestarian ekosistem laut serta kesejahteraan nelayan lokal. Meskipun pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk mengatasi masalah ini, praktik penangkapan ikan secara ilegal masih sering terjadi di berbagai wilayah perairan Indonesia. Salah satu regulasi yang mengatur hal tersebut adalah Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan sumber daya perikanan serta sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Namun demikian, pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan oleh kapal asing di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, luasnya wilayah perairan Indonesia, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum yang belum optimal. Kondisi ini menyebabkan upaya penindakan terhadap pelaku illegal fishing belum berjalan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum nasional yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah perairan Indonesia serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam proses penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kerangka hukum yang mengatur mengenai penanggulangan illegal fishing sebenarnya telah cukup memadai. Namun, efektivitas penegakan hukum masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga terkait, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum,
serta penguatan sistem pengawasan di wilayah perairan Indonesia. Dengan adanya perbaikan pada aspek tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku.