PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS SITUS JUDI ONLINE OLEH PEGAWAI NEGARA (STUDI PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN NO. 279/PID.SUS/2025/PN JKT.SEL)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap oknum pegawai negara yang melakukan pelanggaran berupa perlindungan terhadap operasional situs judi online. Fokus utama penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 279/Pid.Sus/2025/PN JKT SEL.Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan pengadilan tersebut, didukung oleh bahan hukum sekunder berupa UU Nomor 1 Tahun 2024 Atas Perubahan Kedua UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan ini menerapkanasas pertanggungjawaban pidana Turut Serta (Deelneming) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan perbuatan membantu/membiarkan akses judi online (ITE) merupakan perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri, meskipun dilakukan oleh subjek hukum yang sama. Pertimbangan hukum Majelis Hakim mengaitkan peran terdakwa sebagai pegawai negara yang menyalahgunakan kewenangan demi mendapatkan keuntungan dari kegiatan melakukan penjagaan situs perjudian ilegal.