Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Sistem Pembayaran Berbentuk Quick Respone Code Indonesian Standard (QRIS)

Perkembangan teknologi digital telah mendorong penggunaan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) secara masif di Indonesia. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, terdapat berbagai permasalahan hukum yang muncul, seperti penipuan, kesalahan sistem, serta lemahnya perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, khususnya pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi digital berbasis QRIS, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Bank Indonesia terkait QRIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada kerangka hukum yang mengatur perlindungan hukum secara preventif dan represif, implementasinya masih menemui berbagai kendala, seperti ketimpangan posisi tawar, lamanya proses penyelesaian pengaduan, rendahnya literasi hukum, serta terbatasnya kekuatan alat bukti elektronik. Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian ini menyarankan perlunya penguatan regulasi teknis, peningkatan sosialisasi, dan peningkatan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi seluruh pihak dalam ekosistem pembayaran QRIS.