EFEKTIVITAS PENGAMANAN OBJEK VITAL OLEH SATUAN SAMAPTA POLRI DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN PUBLIK

Pengamanan objek vital merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan keamanan publik dan menjaga stabilitas nasional. Satuan Samapta Polri memiliki mandat strategis dalam pelaksanaan fungsi preventif melalui patroli, penjagaan, pengaturan, serta respons cepat terhadap berbagai potensi ancaman yang dapat mengganggu keberlangsungan objek vital nasional. Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tujuan menganalisis efektivitas pengamanan objek vital berdasarkan keselarasan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Kerangka hukum utama yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, yang mengatur mekanisme identifikasi, klasifikasi tingkat kerawanan, serta pola pengamanan berlapis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif regulasi pengamanan objek vital telah cukup lengkap dan memberi legitimasi kuat kepada Satuan Samapta dalam melaksanakan tugas pengamanan. Namun efektivitas di tingkat operasional masih dipengaruhi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah dan kompetensi personel, ketimpangan penggunaan sarana dan teknologi keamanan, kurangnya harmonisasi regulasi sektoral, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Selain itu, dinamika ancaman modern yang meliputi kejahatan konvensional, terorisme, sabotase, hingga serangan siber menuntut kesiapan adaptif yang lebih tinggi dari Samapta agar mampu merespons perkembangan lingkungan strategis secara tepat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengamanan objek vital sangat dipengaruhi faktor hukum, sumber daya manusia, teknologi, dan kolaborasi multi-stakeholder. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan berbasis risiko, modernisasi sarana pengamanan, serta pembentukan mekanisme koordinasi terpadu guna memastikan pengamanan objek vital dapat berjalan optimal, konsisten, dan berkelanjutan dalam mendukung keamanan publik.