TINJAUAN YURIDIS DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KOTA LAMA SEMARANG SEBAGAI CAGAR BUDAYA DALAM PERSPEKTIF PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pengelolaan Kawasan Kota Lama Semarang sebagai cagar budaya merupakan bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dalam kerangka pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Kawasan ini memiliki nilai historis dan kultural yang strategis sehingga memerlukan pengaturan dan pengelolaan yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian kewenangan dalam pengelolaan Kawasan Kota Lama Semarang serta mengkaji kendala dan upaya harmonisasi antar tingkat pemerintahan dalam perspektif urusan pemerintahan.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan pemerintahan daerah dan cagar budaya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan dilaksanakan berdasarkan sistem urusan pemerintahan konkuren, di mana pemerintah pusat menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemerintah provinsi berperan dalam koordinasi dan pengawasan, serta pemerintah kota melaksanakan kewenangan operasional. Kendala yang dihadapi meliputi tumpang tindih kewenangan dan koordinasi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan dan penguatan sinergi antar tingkat pemerintahan guna mewujudkan pengelolaan kawasan yang efektif dan berkelanjutan.