ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK PALSU DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN BPOM

Peredaran kosmetik palsu di Kota Semarang menunjukkan peningkatan seiring berkembangnya perdagangan berbasis digital dan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap produk kecantikan. Kondisi tersebut menimbulkan risiko kerugian materiil maupun immateriil bagi konsumen karena produk tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. Perlindungan hukum menjadi penting untuk menjamin hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik palsu di Kota Semarang serta bagaimana upaya dan kendala penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan,dan didukung data primer berupa wawancara penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur secara komprehensif, namun implementasinya belum optimal karena keterbatasan pengawasan, rendahnya kesadaran pelaku usaha, serta maraknya penjualan melalui platform daring. Upaya yang dilakukan meliputi pengawasan rutin, penindakan administratif dan pidana, serta edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan platform perdagangan elektronik agar perlindungan konsumen dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.