PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK AKIBAT TINDAK PIDANA ABORUS PROVOKATUS CRIMINALIS DI WILAYAH HUKUM KOTA SEMARANG

Tindak pidana abortus provokatus criminalis masih menjadi persoalan yang kompleks karena tidak hanya menyangkut aspek hukum pidana, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan. Di satu sisi, negara melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur larangan serta sanksi atas praktik aborsi ilegal. Namun di sisi lain, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan hambatan yang berdampak pada belum optimalnya perlindungan terhadap korban. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan dan anak akibat tindak pidana abortus provokatus criminalis, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan upaya apa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan, serta wawancara dengan aparat penegak hukum di Kota Semarang sebagai data primer. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai implementasi perlindungan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam kasus abortus provokatus criminalis telah diarahkan pada pendekatan yang lebih berorientasi pada korban, antara lain melalui penyediaan ruang pelayanan khusus, pendampingan psikologis, serta koordinasi dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya, faktor sosial-budaya, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sinergi antarinstansi, peningkatan kapasitas aparat, dan optimalisasi pendekatan preventif menjadi langkah penting agar perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dapat terlaksana secara lebih efektif dan berkeadilan.