PERANAN POLRI DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLRES TEMANGGUNG

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peranan strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi negara hukum. Tugas, fungsi, dan kewenangan Polri diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan peranan tersebut tidak terlepas dari berbagai hambatan yang bersifat yuridis, struktural, sosiologis, dan paradigma penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ruang lingkup tugas, fungsi,dan kewenangan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan Undang-Undang Kepolisian, serta mengkaji hambatan dan solusi yang dihadapi Polri dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data empiris melalui wawancara dengan aparat kepolisian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Kepolisian telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta penerapan paradigma penegakan hukum yang belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme aparat kepolisian, serta pendekatan partisipatif dan humanis guna mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkeadilan.