TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN YANG DIKENAKAN KEPADA KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF PAJAK DAERAH DI KOTA SEMARANG

Penelitian ini mengidentifikasi serta menganalisis persoalan hukum yang berkaitan dengan pemungutan pajak restoran, terutama mengenai status konsumen sebagai pihak yang menanggung beban pajak (subjek pajak tidak langsung) dan kepatuhan wajib pajak (pemilik restoran) dalam menyetorkan pajak yang telah dipungut. Penelitian ini juga membahas pelaksanaan, pemeriksaan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak restoran di Kota Semarang, hambatan-hambatan yang muncul, serta upaya mengatasinya. Pajak restoran merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD)penting bagi Kota Semarang. Seiring dengan perkembangan kuliner, optimalisasi pemungutan pajak menjadi krusial. Pemungutan ini berlandaskan Undang-Undang pajak daerah, Peraturan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Semarang (contohnya Perda Nomor 4/2011 yang diubah menjadi Perda Nomor 5/2018). Dengan demikian, jenis penelitiannya adalah yuridis-sosiologis, dengan spesifikasi Deskriptif- analitis, data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pemeriksaan terhadap wajib pajak restoran di Kota Semarang dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu pra-pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pasca-pemeriksaan. (2) Penegakan Hukum setelah pemeriksaan melibatkan penagihan kepada wajib pajak, dimulai dengan surat teguran dan peringatan, bila tidak diindahkan, penagihan dapat dilanjutkan dengan tindakan paksa. (3) Hambatan dalam pemeriksaan dan penegakan hukum meliputi kurangnya pengawasan petugas, tidak adanya sanksi tegas, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran wajib pajak restoran, ketidakhadiran wajib pajak saat pemeriksaan, serta permintaan wajib pajak untuk pemeriksaan di lokasi lain. Secara yuridis formal, subjek pajak adalah pengusaha restoran, sementara konsumen berperan sebagai penanggung beban pajak. Mekanisme pemungutan dengan mencantumkan pajak 10% pada tagihan konsumen telah sesuai dengan praktik perpajakan daerah, di mana wajib pajak (pengusaha restoran) bertugas memungut dan menyetorkan pajak tersebut ke kas daerah. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam penegakan hukum, seperti kepatuhan wajib pajak dan pengawasan efektif, guna memastikan bahwa pajak yang dipungut dari konsumen benar-benar disetorkan kepada pemerintah daerah.