PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERANGKAT DESA DALAM PENYALAHGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN FIKTIF (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG NOMOR 13/PID.SUS-TPK/2024/PN SMG)

Pembangunan nasional melalui kebijakan desentralisasi menempatkan desa sebagai subjek pembangunan terdepan dengan dukungan Dana Desa dari APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun, maraknya penyalahgunaan dana desa secara sistemik seperti modus laporan fiktif dan penggelapan anggaran menimbulkan kerugian keuangan negara yang serius dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Fenomena ini merusak legitimasi pemerintah desa dan menghambat kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana perangkat desa dalam penyalahgunaan dana desa untuk pembangunan fiktif serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg mengenai proyek embung fiktif di Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan memanfaatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, pertanggungjawaban pidana terdakwa selaku perangkat desa terbukti secara sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Terdakwa secara meyakinkan memenuhi unsur actus reus dan mens rea karena menyalahgunakan kewenangan, menguasai dana publik secara melawan hukum, dan merekayasa dokumen pertanggungjawaban pembangunan fiktif. Kedua, dasar pertimbangan hakim bertumpu pada terpenuhinya unsur delik korupsi yang diperkuat oleh alat bukti keterangan saksi, dokumen, serta validitas audit Inspektorat yang mencatat kerugian negara sebesar Rp348.368.200. Selain alasan yuridis, putusan hakim juga mempertimbangkan keadaan memberatkan seperti pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, kerugian sosial masyarakat, dan ketiadaan penyesalan terdakwa, sehingga sanksi pidana penjara, denda, dan uang pengganti dijatuhkan sebagai upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara.