EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 285 UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PELANGGARAN KELENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran kelengkapan kendaraan bermotor roda dua di KabupatenTemanggung, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Pasal 285 mengatur sanksi bagi pengendara yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, seperti penggunaan helm berstandar SNI, pemasangan spion, kelengkapan lampu, dan knalpot sesuai spesifikasi teknis. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, serta data pelanggaran lalu lintas tahun 2025 dari Satlantas Polres Temanggung. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengaitkan norma hukum dengan kondisi empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Pasal 285 telah dirumuskan secara jelas. Namun, dalam praktiknya efektivitas penerapannya belum optimal. Data tahun 2025 mencatat 2.274 pelanggaran kelengkapan kendaraan, yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap standar teknis kendaraan roda dua. Penegakan hukum telah dilakukan melalui patroli, operasi lalu lintas, tilang konvensional, dan sistem ETLE, tetapi masih terkendala keterbatasan personel, sarana pengawasan, serta budaya hukum masyarakat yang cenderung memandang pelanggaran kelengkapan sebagai hal yang ringan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 285 di Kabupaten Temanggung tergolong cukup efektif secara formal, namun belum sepenuhnya mampu membentuk budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui pendekatan preventif, represif, dan edukatif agar norma hukum benar-benar berfungsi sebagai perlindungan keselamatan publik.