TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PROSEDUR PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KOTA SEMARANG

Peralihan hak atas tanah karena pewarisan merupakan peristiwa hukum yang terjadi secara otomatis akibat meninggalnya pemegang hak dan mengakibatkan berpindahnya hak atas tanah kepada ahli waris. Meskipun peralihan tersebut terjadi karena hukum, pendaftarannya tetap wajib dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam praktiknya, pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena pewarisan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya di Kota Semarang sebagai wilayah perkotaan yang memiliki nilai ekonomi tanah yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis prosedur peralihan hak atas tanah karena pewarisan di Kota Semarang; (2) mengidentifikasi kendala yuridis dan administratif yang timbul dalam pelaksanaannya; serta (3) menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut guna mewujudkan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif kualitatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta penelitian lapangan melalui wawancara dengan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur peralihan hak atas tanah karena pewarisan harus memenuhi persyaratan administratif berupa sertifikat hak atas tanah, surat kematian, surat keterangan waris, identitas ahli waris, serta dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendala yang dihadapi meliputi kendala yuridis berupa perselisihan pembagian warisan, penolakan warisan, dan pluralisme sistem hukum kewarisan, serta kendala administratif berupa kesulitan pengumpulan ahli waris, ketidaklengkapan dokumen, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban pendaftaran peralihan hak. Upaya yang dapat dilakukan antara lain peningkatan pemahaman hukum masyarakat, optimalisasi peran Notaris dan PPAT dalam memberikan pendampingan hukum, serta peningkatan pelayanan administrasi pertanahan oleh Kantor Pertanahan. Dengan demikian, pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena pewarisan memerlukan sinergi antara kepastian normatif dan efektivitas pelaksanaan administrasi guna menjamin perlindungan hukum bagi para ahli waris.